SEMARANG–Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mencari alokasi tambahan dana sebesar Rp. 3 triliun untuk menyelesaikan proyek tol Semarang-Solo (SS) yang biayanya membengkak menjadi Rp. 8 triliun dari perkiraan semula.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak bisa memberikan alokasi tambahan dana dari APBN. Pasalnya, tol SS dikerjakan dengan model Public Private Partnership (PPP).
“Untuk tol SS yang dikerjakan dengan sistem PPP, pemerintah hanya menanggung biaya pembebasan tanah saja. Sisanya dikerjakan oleh swasta. Sehingga tidak ada dana dari APBN yang dialokasikan,” jelasnya usai membuka Rapat Konsultasi Regional Wilayah Barat “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” di Hotel Patra Jasa, kemarin.
Rapat konsultasi itu juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, dan delegasi dari daerah barat Pulau Jawa dan Sumatera.
Djoko mengatakan, pengerjaan proyek melalui kerjasama pemerintah-swasta yang sifatnya cost recovery atau dengan PPP memang dimungkinkan. Bahkan, pengerjaan proyek-proyek yang sepenuhnya komersial dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh swasta.
“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi melalui instrumen regulasi, khususnya perizinan kegiatan atau usaha dan lokasi,” jelasnya.
Dengan sistem demikian, jelas Djoko, maka pemerintah tidak lagi bertanggung jawab terhadap kekurangan alokasi dana yang dibutuhkan pihak konsorsium, yakni PT Trans Marga Jateng dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).
“Itu menjadi tanggung jawab pihak pengembang,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam kesempatan tersebut meminta agar Kementerian PU mengusahakan alokasi tambahan dana dari APBN untuk menyelesaikan jalan tol Semarang-Solo.
Keberadaan tol SS diyakini akan memicu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang kini sudah mencapai angka 4,7 %.
“Tol SS ini menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi. Jalur distribusi barang dan jasa akan sangat tergantung pada prasarana ini. Makanya saya meminta agar hal itu diusahakan,” ujarnya.
Gubernur mengatakan, kekurangan dana pembangunan tol memang dirasakan sangat berat. Sebab, APBD Jateng banyak digunakan untuk menyerap kegiatan penting lain, termasuk penyediaan dana anggaran Pilgub 2013 mendatang.
Untuk diketahui, pengerjaan proyek tol Semarang – Solo sepanjang 75,6 Km yang semula dianggarkan Rp 6 triliun, belakangan melonjak menjadi Rp 8 triliun. Kenaikan anggaran cukup besar terjadi di proyek ruas jalan tol Bawen – Solo yang melampaui Rp 5,1 triliun. (Prasetyabudhi)
