Pemprov Jateng Harus Dorong E-Procurement

Oleh : Trijaya FM Semarang on 2nd Juni 2010
Bookmark and Share

SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mendorong kabupaten/kota di Jateng untuk melaksanakan sistem lelang elektronik (E-Procurement) untuk mengotpimalkan fungsi pengadaan barang dan jasa.

Anggota FPAN DPRD Jateng, Khafid Sirotudin mengatakan, pengunaan sistem ini akan mampu mengurangi kontak antara penyedia jasa dengan penanggung jawab anggaran, seperti pimpro.

“Kalau masih manual, itu ada kontak atau pertemuan langsung. Ini membuka peluang ‘main mata’ antara penyedia proyek dan kontraktor,” jelasnya, di ruang FPAN DPRD Jateng, kemain.

Ia mengatakan, pelaksanaan E-Procurement yang mulai diterapkan Pemprov Jateng, harus dilaksanakan juga di semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Kita berharap pada 2011 semua SKPD mau melaksanakan sistem lelang elektronik. Ini demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Ia menengarai, sejauh ini masih ada beberapa kabupaten/kota yang enggan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan sistem lelang elektronik. Mereka beralasan para kontraktor pelaksana proyek belum siap dengan sistem tersebut.

“Seperti di Kendal yang E- Procurement-nya hanya sebatas di awal saja, seperti pada saat pendaftaran lelang. Jadi belum sampai ke usulan teknis, evaluasi oleh Pimpro hingga pengumuman pemenang tender,” jelasnya.

Padahal, kata dia, dalam sistem lelang elektronik, semua tahapan itu dilakukan via on line untuk menghindari kongkalikong.

Khafid berharap, pemerintah menyiapkan SDM yang handal di tiap instansi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan Kemitraan Partnership menilai, masih banyak pemerintah kota atau kabupaten yang menggunakan system lelang manual.

Padahal, Pemprov Jateng sudah menerapkan sistem lelang elektronik. Sayangnya, belum langkah tersebut belum diikuti oleh daerah-daerah di bawahnya. (Prasetya Budhi)

Berita Terkait

  1. DPRD Jateng Desak Pembentukan BPBD di tiap Kab/Kota
  2. Pemprov Tunggu Aturan SPM
  3. Komisi E DPRD Jateng Gagas Perda Pendidikan
  4. 26 Perusahaan Di Jateng Ajukan Penangguhan Pembayaran UMK
  5. 2010 Jateng Gelar 17 Pilkada






Headlines News